HIMPUHNEWS – Pemerintah Arab Saudi menetapkan aturan baru yang wajib diikuti oleh seluruh jemaah internasional. Mulai 10 Juni 2025 (14 Dzulhijjah 1446 H), visa Umrah tidak akan diterbitkan jika calon jemaah belum mendokumentasikan kontrak akomodasinya melalui platform digital Nusuk Masar.
Kementerian Haji dan Umrah menyatakan bahwa kebijakan ini bersifat wajib untuk seluruh penyelenggara Umrah, agen perjalanan luar negeri, dan perusahaan penyedia jasa. Seluruh pemesanan hotel harus dilakukan hanya pada penginapan yang memiliki izin resmi dari Kementerian Pariwisata Arab Saudi.
“Keputusan baru ini bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme pemberian layanan, meningkatkan pengalaman bagi pengunjung dan pelaksana Umrah, dan menjamin bahwa jemaah tinggal di fasilitas yang berlisensi dan patuh,” tulis Kementerian dalam keterangan resminya.
Cegah Penipuan dan Akomodasi Abal-abal
Lewat dokumentasi kontrak secara digital di Nusuk Masar, pemerintah ingin memastikan bahwa jemaah tidak tertipu oleh penyedia layanan ilegal dan terhindar dari persoalan klasik seperti kualitas penginapan yang buruk dan pemesanan berlebih (overbooking).
Langkah ini sekaligus memperkenalkan sistem pengawasan yang lebih ketat di sektor perhotelan keagamaan Arab Saudi. Kementerian juga memperingatkan, penyedia layanan yang gagal mengikuti aturan ini bisa terkena sanksi hingga penundaan penerbitan visa.
Dukung Transformasi Digital dan Visi 2030
Kebijakan baru ini merupakan bagian dari langkah besar mendukung Visi 2030 Arab Saudi, yang bertujuan mentransformasi industri ziarah dan perhotelan. Pemerintah ingin menciptakan pengalaman ibadah yang lebih modern, terstandar, dan aman.
Platform Nusuk Masar sendiri kini menjadi gerbang digital utama untuk layanan umrah dan ziarah. Melalui platform ini, jemaah bisa memesan, mengonfirmasi, dan mengelola izin mereka dengan lebih mudah. Nusuk Masar juga menyediakan materi edukatif dalam berbagai bahasa.
Persiapan teknis dan operasional untuk musim Umrah baru pun telah dirampungkan. Pemerintah bekerja sama dengan berbagai lembaga untuk memastikan transisi kebijakan berjalan mulus tanpa gangguan berarti.
Sumber : himpuh.or.id