HIMPUHNEWS – Persiapan penyelenggaraan ibadah haji 2026 ternyata tidak mulus. Di sejumlah daerah, lahirnya Kementerian Haji dan Umrah justru menimbulkan kebingungan baru, mulai dari struktur organisasi yang belum jelas hingga lokasi kantor yang masih simpang siur.
Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, menyatakan Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) di tiap daerah otomatis ditunjuk sebagai pelaksana tugas (Plt) Kepala Kanwil Haji dan Umrah. Namun, implementasinya belum seragam di lapangan.
Kepala Bidang PHU Kanwil Kemenag Jabar, Boy Hari Novian, yang kini jadi Plt Kakanwil Kementerian Haji dan Umrah Jawa Barat, mengaku statusnya masih menggantung.
“Karena ini kan salah satu cara untuk menseleksi juga biar ketika jadi kita benar perform apa enggak,” ucap Boy, Rabu (17/9/2025).
Ia menyebut belum ada kejelasan terkait struktur organisasi dan tata kelola (SOTK) baru. “Enggak jelas saya juga, Kemenhaj belum, Kemenag sudah enggak ada. (Plt kakanwil?) Kabid saja masih, karena kita belum ada apa-apa, belum jelas,” tambahnya.
Soal kantor, Boy mengatakan masih berkantor di Jalan Jenderal Sudirman, Bandung. Ada wacana kantor kanwil dipindah ke kawasan embarkasi Bekasi atau Kertajati. “Kalau bisa kita menyarankan lebih baik di Kota Bandung. Kenapa? Karena untuk koordinasi itu akan lebih mudah kalau kita ada di ibu kota provinsi,” tuturnya.
SDM Minim, Jamaah Puluhan Ribu
Meski masih menunggu kepastian pusat, persiapan teknis seperti verifikasi jamaah, pembuatan paspor, dan koordinasi kabupaten/kota tetap berjalan. Tantangan terbesar ada di SDM.
Boy menyebut saat ini hanya ada sembilan PNS dan dua PPPK untuk mengurus 38.000 calon jemaah dengan dua embarkasi. “Kayaknya orangnya untuk khusus di Jawa Barat itu kurang sekali,” akunya.
“Cuma yang kita inginkan itu pelunasan ini jangan sampai telat karena waktunya sudah mepet sekali ini,” ungkap Boy.
Terpisah, Kepala Kanwil Kemenag Jabar, Dudu Rohman, menegaskan pihaknya tetap mendukung suksesnya haji meski kewenangan sudah beralih.
“Tapi kita tentunya tanggung jawab kaitan dengan pelaksanaan kepada haji ke depan itu harus sukses. Kemenag sudah lepas, tapi kontribusi kita sebagai kakak kepada adik yang harus dijaga walaupun ada pengalaman-pengalaman seperti ini,” katanya.
Menurut Dudu, bidang haji dan umrah sementara masih berbagi kantor dengan Kemenag. Aset-aset seperti dua asrama haji akan segera ditata ulang agar sesuai kewenangan kementerian baru.
Sumber : himpuh.or.id
